Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), belum lama ini di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar, Tenggarong. Melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) tentang manajemen pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja. Yang dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Kaltim, Drs H Bambang Setiawan MM dengan didampingi Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD), Michael Rolandi SE AK.
Kegiatan yang diawali dengan pembacaan doa dan dilanjutkan penandatanganan berita acara antara Pemkab Kukar dan BPKP Kaltim.
Disaksikan oleh kedua Wakil Ketua DPRD Kukar H Abdul Rahman dan Marwan, dan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemkab Kukar.
Bupati Kukar Rita Widyasari, mengatakan perkembangan manajemen dan administrasi dewasa ini telah semakin maju, seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang kian hari kian menuntut para aparatut pemerintahan untuk meningkatkan kualitasnya.
Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih, pengembangan manajemen pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja untuk menunjang perkembangan otonomi daerah amat diperlukan,” ujarnya.
Oleh karenanya Kepala Daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
Berkenaan dengan hal tersebut, Pemkab Kukar bersama Perwakilan BPKP Kaltim sebagai lembaga pengawasan di bidang keuangan dan pembangunan telah menjalin sebuah kerjasama yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) sejak 2007 lalu,” ungkap Rita Widyasari.
Lebih lanjut Rita, mengatakan yang terjadi dewasa ini, dengan semakin berkembangnya peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan daerah, semakin menuntut aparatur pemerintah untuk lebih meningkatkan kinerjanya.
Dengan berbagai ketentuan yang mengatur tentang administrasi keuangan daerah, mengharuskan para pengelola keuangan daerah untuk lebih teliti dalam pengadministrasian keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan darah.
Hal tersebut merupakan tugas yang tidak mudah , mengingat hasil akhirnya nanti merupakan cerminan keberhasilan sebuah pemerintahan dalam mengelola keuangan daerah,” pungkas Bupati Wanita pertama di Kaltim ini.
Bupati Rita juga menembahkan tidak hanya dalam hal pengadministrasian keuangan daerah, tetapi dalam hal pemamfaatan SDM dan fasilitas yang tersedia guna kelancaran manajemen pengelolaan keuangan di Kukar, merupakan salah satu bentuk kerjasama yang telah dilaksanakan selama ini dan membawa perbaikan mendasar terkait dengan manajemen (Pengelolaan, red).
“Maka kerjasama yang telah terjalin baik selama ini antara Pemkab Kukar dengan BPKP ini kiranya dapat terus dilanjutkan, dalam rangka perbaikan dan peningkatan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan para aparat pemerintah di Kukar serta Pejabat Pengelola Keuangan daerah uga dapat mengambil ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan, terutama berkaitan dengan manajemen pengelola keuangandaerah,” imbuhnya.***
Kegiatan yang diawali dengan pembacaan doa dan dilanjutkan penandatanganan berita acara antara Pemkab Kukar dan BPKP Kaltim.
Disaksikan oleh kedua Wakil Ketua DPRD Kukar H Abdul Rahman dan Marwan, dan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemkab Kukar.
Bupati Kukar Rita Widyasari, mengatakan perkembangan manajemen dan administrasi dewasa ini telah semakin maju, seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang kian hari kian menuntut para aparatut pemerintahan untuk meningkatkan kualitasnya.
Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih, pengembangan manajemen pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja untuk menunjang perkembangan otonomi daerah amat diperlukan,” ujarnya.
Oleh karenanya Kepala Daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
Berkenaan dengan hal tersebut, Pemkab Kukar bersama Perwakilan BPKP Kaltim sebagai lembaga pengawasan di bidang keuangan dan pembangunan telah menjalin sebuah kerjasama yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) sejak 2007 lalu,” ungkap Rita Widyasari.
Lebih lanjut Rita, mengatakan yang terjadi dewasa ini, dengan semakin berkembangnya peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan daerah, semakin menuntut aparatur pemerintah untuk lebih meningkatkan kinerjanya.
Dengan berbagai ketentuan yang mengatur tentang administrasi keuangan daerah, mengharuskan para pengelola keuangan daerah untuk lebih teliti dalam pengadministrasian keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan darah.
Hal tersebut merupakan tugas yang tidak mudah , mengingat hasil akhirnya nanti merupakan cerminan keberhasilan sebuah pemerintahan dalam mengelola keuangan daerah,” pungkas Bupati Wanita pertama di Kaltim ini.
Bupati Rita juga menembahkan tidak hanya dalam hal pengadministrasian keuangan daerah, tetapi dalam hal pemamfaatan SDM dan fasilitas yang tersedia guna kelancaran manajemen pengelolaan keuangan di Kukar, merupakan salah satu bentuk kerjasama yang telah dilaksanakan selama ini dan membawa perbaikan mendasar terkait dengan manajemen (Pengelolaan, red).
“Maka kerjasama yang telah terjalin baik selama ini antara Pemkab Kukar dengan BPKP ini kiranya dapat terus dilanjutkan, dalam rangka perbaikan dan peningkatan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan para aparat pemerintah di Kukar serta Pejabat Pengelola Keuangan daerah uga dapat mengambil ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan, terutama berkaitan dengan manajemen pengelola keuangandaerah,” imbuhnya.***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar