Minggu, 24 Oktober 2010

Tajuk BeRITA

>>>Pemimpin Baru, Semangat Baru dan Harapan Baru

Dengan rahmat dan keagungan  Allah SWT menuntun kami redaksi majalah BeRITA  kembali hadir menerbitkan edisi yang kedua. Sebagai bagian responsibility terhadap program pembangunan yang dijalankan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, Rita Widyasari,S.Sos,MM dan HM Ghufron Yusuf,SH,MM  setelah dilantik secara definitif oleh Gubernur Kalimantan Timur, H. Awang Faroek Ishack,M.Si awal Juli 2010 lalu.

Telah hadirnya, pemimpin baru di Kutai Kartanegara ini memberikan harapan baru bagi seluruh rakyat Kutai Kartanegara agar pemimpin yang memegang amanah kepemimpinan di Kutai Kartanegara ini benar-benar memiliki semangat baru untuk melakukan pembaharuan menuju Kutai Kartanegara yang lebih baik dan lebih maju lagi. Selamat bekerja dan berkarya, semoga Allah SWT meridhoi semua langkah kita dan menyukseskan kita untuk  mewujudkan Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berkeadilan.

Majalah BeRITA yang merupakan bagian karya jurnalistik dengan kreatifitas serta kredibilitasnya siap menuangkan Program Pembangunan Pemimpin Baru Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Gerbang Raja (Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera). Patut kita diketahui Gerbang Raja merupakan program pembangunan yang jujur dan luhur untuk mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara secara hakiki.

Namun demikian semuanya itu bercermin terhadap efektivitas perjalanan kebijakan pemimpin baru tersebut. Tidak dipungkiri Kabupaten Kutai Kartanegara, baru pertama kali ini dipimpin oleh Bupati Perempuan. Ini menjadi tantangan terbaru bagi pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara tetapi harus diakui menuju proses menjadi pemimpin itu tidaklah mudah harus melalui berbagai liku-liku maupun cobaan demi cobaan.

Perempuan adalah tiangnya negara, jika perempuannya baik (shalihah) negara akan baik. Dimana tak dapat dipungkiri pemimpin mana pun pasti memiliki seorang istri yang menemaninya dalam suka mau pun duka.  Apalagi pemimpin perempuan, akan diyakini  mampu mengorganisir perjalanan pemerintahan secara indah dan damai.

Maka dari itu tidak salah kalau Majalah BeRITA  menyajikan karya jurnalistik sebagai sarana penyebarluasan informasi kepada kepada masyarakat, akan hadirnya pemimpin perempuan pertama dan terbaru bagi Kabupaten Kutai Kartanegara karena menyakini akan hadir  semangat baru menuju perubahan baru bagi Kutai Kartanegara lima tahun ke depan.      

Di edisi kedua ini, Majalah BeRITA juga berusaha dan mencoba memberikan beragam informasi seputar tentang kegiatan Bupati Kutai Kartanegara setelah dilantik mulai dari Pesta Erau 2010, HUT Kemerdekaan RI ke-65 hingga Lebaran Idul Fitri 1431 Hijriyah.

Tak lupa kami redaksi Majalah BeRITA menyampaikan permohonan maaf kepada pembaca, jika kiranya masih ada kekurangan segala bentuk penulisan. Namun semuanya itu akan memompa kami untuk lebih baik dan lebih baik lagi, dikemudian hari. Selanjutnya selamat bertugas bagi pemimpin baru Kabupaten Kutai Kartanegara.

Akhir kata, semoga dengan diterbitkannya Majalah BeRITA ini, dapat menjadi sumber informasi bagi para pembaca sekaligus sebagai media komunikasi antar masyarakat dengan pemerintah, Terima Kasih!

Bupati Kukar Hadiri Acara Tasmiyah




Disela-sela kesibukannya sebagai Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari,S.Sos,MM ternyata masih memiliki waktu untuk menghadiri acara tasmiyah sekaligus naik ayun Rafif Rizal Rais merupakan putra pertama pasangan Kipli dan Novita Handayani. 
Acara yang berlangsung sederhana dengan penampilan kesenian hadrah dipimpin Nasrullah itu bertempat dikediaman Jalan Pateh Kota RT XI No. 35 Kelurahan Mangkurawang, Minggu (26/9) lalu .
Bupati Kukar berpesan agar si bayi menjadi anak yang sholeh dan berguna bagi bangsa dan negara.
"Serta tak lupa juga menjadi anak yang taat dan patuh kepada kedua orang tua,"pintanya.
Atas kehadiran Bupati Kukar tersebut, Kipli yang merupakan Pimpinan Redaksi Majalah BeRITA ini mengatakan rasa haru dan terima kasih karena telah berkenan hadir dalam acara tasmiyah dan naik ayun putra pertamanya.
Selain dihadiri kerabat, keluarga juga turut dihadiri Ketua Himpunan Wanita Karya Kutai Kartanegara Hj Nenny Maharani,SH dan Sekretaris KONI (Komite Olahraga Nasional Indoneisa) Kutai Kartanegara Ir Totok Sunarto MM serta karyawan Poskota Kaltim.***

Perbaiki Jalan, Pemkab Kukar Perlu Dana Rp 65 T

Sebagaimana diketahui jumlah APBD Kutai Kartanegara bisa saja mencapai Rp.5 Triliun, namun demikian untuk melakukan perbaikan jalan diseluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang luasnya mencapai lima kali lipat Pulau Bali diperlukan anggaran Rp.65 Triliun. Hal itu sebagaimana dikemukakan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari saat silaturahmi dengan unsur Muspikab dan elemen masyarakat Kukar, belum lama ini di Pendopo Odah Etam. 

"Kabupaten Kutai Kartanegara ini snagat luas, jika menggunakan dana APBD seluruhnya untuk membangun serta memperbaiki jalan yang rusak tidak akan cukup, karena yang diperlukan mencapai Rp.65 triliun. Karena itu semuanya dilakukan secara bertahap," paparnya.

MALL&PERKANTORAN

Bahkan dalam kesempatan itu juga dijelaskan Rita Widyasari perihal rencana pencanangan pembangunan Mall dan Pusat Perkantoran disamping kantor Bupati Kutai Kartanegara.

"Rencananya tahun ini akan dilakukan pencanangan pembangunan Mall dan pusat perkantoran disamping kantor Bupati," ujar Rita.

Hal itu bertujuan untuk mendukung perputaran uang di Kabupaten Kutai Kartanegara, sekaligus memberikan nilai tambah bagi keberadaan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.dp

Program SKPD Harus Sinkron dengan Gerbang Raja

>>>Pacu Pencapaian Program Kesejahteraan Masyarakat Berkeadilan

Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari menegaskan agar semua program pada tiap SKPD harus sinkron dengan visi dan misi Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (Gerbang Raja).

Bupati menyampaikan itu ketika memimpin rapat koordinasi yang membahas sinkronisasi visi misi program Gerbang Raja, Jumat (1/10). Dalam yang dihadiri para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta camat se-Kukar itu, Rita Widyasari didampingi wakilnya HM Ghufron Yusuf dan Ketua Bappeda  Totok H Subroto.

Bupati menjelaskan, program Gerbang Raja adalah program   strategis  Pemkab Kukar yang visi misinya berorientasi ke masa depan yang lebih baik dari hari ini. Menurutnya, Gerbang Raja juga merupakan revitalisasi dari program Pemkab sebelumnya yaitu Gerakan Pengembangan dan Pemberdayaan Kutai (Gerbang Dayaku) tahap II. Dimana dalam program Gerbang Raja lebih difokuskan pada penajaman kinerja berbasis Good Goverment yang kemudian disesuaikan dengan dinamika hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

”Visi misi Gerbang Raja menjadi keharusan untuk difahami sekaligus  disinkronisasikan dengan program  di setiap SKPD dan Kecamatan,” tegas bupati.

Menurutnya, dengan sinkronisasi program disemua lini pemerintahan di Kukar tentu akan memudahkan dalam merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah maupun  Panjang Daerah (RPJM/PD). Sehingga upaya mewujudkan visi yaitu masyarakat Kukar yang Sejahtera dan Berkeadilan dapat tercapai dalam waktu yang sesingkat singkatnya.

Dikatakan, dalam visi program Gerbang Raja terdapat terdapat tujuh sasaran utama. Yaitu penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan sesuai azas Good Governance, meningkatkan mutu SDM unggul dan beriman, mengembangkan ekonomi kerakyatan dan membuka lapangan kerja dan  pengembangan potensi pariwisata, agribisnis dan industri. Kemudian pemerataan infrastruktur secara kualitas dan kuantitas berwawasan lingkungan serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Demikian pula untuk misi, terdapat tujuh misi yang harus dilaksanakan diantaranya menciptakan pemerintahan yang baik, pertumbuhan sebesar 4 persen di  sektor ekonomi pertanian dan peningkatan pendapatan daerah (PAD). Diharapkan pimpinan SKPD dan camat bersama jajarannya memahami dengan cermat visi dan misi program Gerbang Raja sebagai acuan dalam melaksanakan berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sementara Wabup HM Ghufron minta agar setiap jajaran SKPD muapun Camat harus hafal akan visi dan misi program Gerbang Raja. Karena visi dan misi program ini adalah sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah dan mensejahteran masyarakat.

Rakor sinkronisasi visi misi Gerbag Raja kemarin merupakan pembukaan dari acara Rakor pembahasan subtansi visi misi Gerbang Raja yang akan berlangsung  Senin (4/10) mendatang selama dua hari di aula Kantor Bappeda, Tenggarong. yd

Bupati Kukar Lantik 56 Pejabat Eselon II & IV


Gerbong mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Kutai Kartenagara yang cukup lama ditunggu-tunggu akhirnya bergulir. Tepat tanggal 29 September 2010 lalu, secara langsung Bupati Rita Widyasari melantik  56 pejabat eselon II, III dan IV, yang diawali dengan pengambilan sumpah, dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatangan fakta integritas.   

Mutasi yang berlangsung di Pendopo Bupati kemarin merupakan pertama kalinya dilakukan setelah genap tiga bulan Rita Widyasari memegang jabatan Bupati Kutai Kartanegara.

Rita dalam kesempatanya mengatakan, pejabat yang ditempatkan merupakan orang yang mendapat kepercayaan dan untuk itu dia berharap pejabat yang dipercaya itu dapat bertanggungjawab atas amanah yang diemban.

"Tidak ada kepercayaan tanpa tanggungjawab," tegas Rita seraya menambahkan penempatan tersebut harus dibuktikan dengan perbuatan nyata.

Dikatakan pula, rotasi pegawai untuk kesegaran sistem kerja yang baru, yang diharapkan dapat menambah dan meningkatkan kemampuan serta wawasan pegawai, guna menjamin percepatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diinginkan dalam program Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (Gerbang Raja).

Lanjut Rita, rotasi pejabat tersebut bermakna penting bagi perjalanan karier pemerintahan di Kukar, diantaranya  sebagai sarana evaluasi penugasan pejabat, sarana meningkatkan produktivitas kerja serta sebagai sarana pembinaan pegawai.

Sebagai garda terdepan sistem pelayanan, Satuan Kerja Perangkat Daerah ditekankan bekerjasama dalam mensukseskan program Gerbang Raja, dengan misi pertamanya yaitu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan menitik beratkan pada motifasi pelaksanaan pemerintahan yang baik.

"Tata kelola pemerintahan terletak pada penyelenggaraan pemerintahan," ujar Rita.

Terkait penyelenggaraan pemerintahan, Rita mengatakan akan melakukan pengawasan dan jika terbukti tidak menjalankan tanggungjawab dengan baik maka dia tidak segan untuk menarik kembali jabatan yang diberikan.

Lanjut Rita, untuk pengawasan akan melibatkan pihak ketiga untuk melakukan penilaian terhadap tingkat kepuasan pelayanan yang diberikan.

Dalam kesempatan itu Rita juga menegaskan kepada beberapa SKPD untuk membenahi beberapa permasalahan yang ada, seperti permasalahan tumpang tindih lahan. "Ada 447 kasus tumpang tindih lahan. Ini menunjukan lemahnya koordinasi antar instansi terkait,"  kata Rita.

Untuk itu Rita menekankan kepada Dinas  Pertambangan, Perkebunan dan Dinas Kehutanan untuk membenahi dengan memberikan tenggang waktu yang tidak terlalu lama kepada tiga dinas dimaksud.

Perintah pembenahan juga ditujukan kepada Dinas Pendidikan, yang diminta untuk melakukan perbaikan data base guru dengan klasifikasi apapun, baik PNS, honor, kontrak maupun diperbantukan, mengingat adanya guru yang sudah meninggal tetap mendapatkan insentif. Demikian pula dengan Dinas Kesehatan. Namun untuk dinas ini, Rita berjanji akan memberikan motivasi bagi petugas kesehatan di pedesaan dengan kesejahteraan yang lebih besar dibanding di perkotaan.

Untuk diketahui, gerbong mutasi yang bergulir kemarin ternyata menimbulkan korban, dimana ada beberapa diantara pejabat yang tidak mendapat jabatan alias "Non Job", diantaranya Rusdiansyah yang sebelumnya menjabat Kepala Bappeda dan digantikan Toto Heru Subroto, Bahteramsyah yang sebelumnya Kepala BLHD digantikan Adinur, termasuk Hafidz Anwar yang sebelumnya Asisten II kini digantikan Edi Damansyah. Selain itu, masih ada beberapa pejabat eselon III lainnya yang juga non job, termasuk sejumlah jabatan yang masih lowong. yd

HWK Kukar Gelar Halal Bihalal









Keluarga besar Himpunan Wanita Karya (HWK) Kabupaten Kutai Kartanegara, Selasa (28/9) lalu menggelar acara halal bihalal yang dilangsungkan di Hotel Grand Elty Tenggarong.

Acara yang dihadiri para pengurus HWK kecamatan se-Kukar juga turut dihadiri Bupati Rita Widyasari dan Wakil Bupati HM Ghufron Yusuf.

Selain menjadi momen penting untuk merekatkan tali silaturahmi, dalam acara tersebut juga dijadikan wahana untuk menyampaikan beberapa hal penting kepada Bupati Kutai Kartanegara, utamanya komitmen dalam melakukan upaya pemberdayaan perempuan di Kukar untuk turut mendukung grand program Gerbang Raja.

“Kami berharap agar anggaran 2 persen untuk kaum perempuan bisa diwujudkan dengan harapan kaum perempuan bisa berkarya dan berdaya guna dalam mengisi pembangunan diberbagai sektor,” tandas Ketua HWK Kukar Hj Neny Maharani SH.

Neny Mahanari juga menambahkan acara halal bi halal bertujuan meningkatkan tali silahturahmi antar pengurus baik tingkat kabupaten maupun kecamatan bisa tetap terjalin dengan baik.

”Serta dalam menselaraskan program kerja yang nantinya dapat memberikan andil besar dalam partisipasinya mendukung pembangunan didaerah, baik dalam peningkatan SDM melalui penyuluhan dan pelatihan kalangan wanita,” tegas Neny Maharani.awi

Pemkab Kukar Jalin Kerjasama dengan BPKP Kaltim

Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), belum lama ini di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar, Tenggarong. Melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) tentang manajemen pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja. Yang dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Kaltim, Drs H Bambang Setiawan MM dengan didampingi Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD), Michael Rolandi SE AK. 
Kegiatan yang diawali dengan pembacaan doa dan dilanjutkan penandatanganan berita acara antara Pemkab Kukar dan BPKP Kaltim.
Disaksikan oleh kedua Wakil Ketua DPRD Kukar H Abdul Rahman dan Marwan, dan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemkab Kukar.
Bupati Kukar Rita Widyasari, mengatakan perkembangan manajemen dan administrasi dewasa ini telah semakin maju, seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang kian hari kian menuntut para aparatut pemerintahan untuk meningkatkan kualitasnya.
Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih, pengembangan manajemen pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja untuk menunjang perkembangan otonomi daerah amat diperlukan,” ujarnya.
Oleh karenanya Kepala Daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
Berkenaan dengan hal tersebut, Pemkab Kukar bersama Perwakilan BPKP Kaltim sebagai lembaga pengawasan di bidang keuangan dan pembangunan telah menjalin sebuah kerjasama yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) sejak 2007 lalu,” ungkap Rita Widyasari.
Lebih lanjut Rita, mengatakan yang terjadi dewasa ini, dengan semakin berkembangnya peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan daerah, semakin menuntut aparatur pemerintah untuk lebih meningkatkan kinerjanya.
Dengan berbagai ketentuan yang mengatur tentang administrasi keuangan daerah, mengharuskan para pengelola keuangan daerah untuk lebih teliti dalam pengadministrasian keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan darah.
Hal tersebut merupakan tugas yang tidak mudah , mengingat hasil akhirnya nanti merupakan cerminan keberhasilan sebuah pemerintahan dalam mengelola keuangan daerah,” pungkas Bupati Wanita pertama di Kaltim ini.
Bupati Rita juga menembahkan tidak hanya dalam hal pengadministrasian keuangan daerah, tetapi dalam hal pemamfaatan SDM dan fasilitas yang tersedia guna kelancaran manajemen pengelolaan keuangan di Kukar, merupakan salah satu bentuk kerjasama yang telah dilaksanakan selama ini dan membawa perbaikan mendasar terkait dengan manajemen (Pengelolaan, red).
“Maka kerjasama yang telah terjalin baik selama ini antara Pemkab Kukar dengan BPKP ini kiranya dapat terus dilanjutkan, dalam rangka perbaikan dan peningkatan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan para aparat pemerintah di Kukar serta Pejabat Pengelola Keuangan daerah uga dapat mengambil ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan, terutama berkaitan dengan manajemen pengelola keuangandaerah,” imbuhnya.***